Artikel | Ingin Trans Sarbagita Tetap Lanjut, Bali Perlu Dewan Transportasi

610

Oleh : I Putu Putra Jaya Wardana,SE.MsTr

 

Beberapa tahun terakhir ini, masalah kemacetan yang sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja. Seperti contoh, Bali yang merupakan pulau wisata memiliki tingkat kemacetan cukup tinggi, khusus pada hari libur tertentu, saat wisatawan domestik punya waktu berlibur hampir bersamaan datang dari luar Bali. Namun kini kemacetan terjadi hampir setiap hari, khususnya di daerah Badung selatan dan pusat kota Denpasar.

Kemacetan pada dasarnya terjadi dikarenakan tingkat agenda kegiatan yang berbeda dan volume tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Badan Pusat Statistik provinsi bali menyebutkan pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor 3.268.112 unit. Perinciannya sepeda motor 2.811.192, mobil penumpang 326.180. Pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 3.505.984 unit sementara prasarana jalan tidak seimbang pertambahannya.

Kurangnya tingkat kualitas layanan publik serta agenda kegiatan masyarakat bali yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ini membuat animo masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.

Semenjak Mangku Pastika menjabat sebagai Gubernur Bali, muncul gebrakan layanan publik transport yang dikenal dengan “Trans Sarbagita”. Layanan ini dikembangkan untuk mengantisipasi masalah kemacetan.

Program yang saat ini sudah berjalan diantaranya, melayani 2 koridor dimana koridor 1 melayani Kota-GWK PP, koridor 2 melayani Batu Bulan-Nusa Dua PP (Via Sentral Parkir Kuta). Dan baru direalisasikan untuk koridor 8 yaitu rute Terminal Pesiapan –Bandara Ngurah Rai.

 

Animo Penumpang Rendah

I Putu Putra Jaya Wardana,SE.MsTr
I Putu Putra Jaya Wardana,SE.MsTr

Yang dirasakan saat ini layanan sistem Trans Sarbagita belum dapat diandalkan bagi masyarakat, dilihat dari rendahnya animo jumlah penumpang. Sehingga terjadi ketidak seimbangan terhadap biaya operasioanal yang tinggi namun hasil yang dicapai kurang optimal. Bila terus begini kondisinya, keberlanjutan operasionalnya pasti akan terus jadi pertanya bagi berbagai pihak.

Berdasarkan salah satu riset transportasi dari saya, I Putu Putra Jaya Wardana (alumni master transportasi ITB), dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan Trans Sarbagita. Yaitu mengkaitkan transportasi publik dengan wisatawan sehubungan Bali merupakan daerah wisata, sehingga mampu menarik pihak kedua untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Sehingga secara tidak langsung menjadikan publik transport yang berkelanjutan (sustainable) dan membantu pemerintah menjadikan biaya operasional Trans Sarbagita menjadi Low Cost (murah) namun optimal di dalam tujuannya.

Sebagai tidak lanjut riset tersebut, perlu kerja sama terhadap pemerintah provinsi untuk mengembangkan konsep yang berintegrasi terhadap wisatawan. Dengan adanya sebuah integrasi tersebut tentu akan adanya  standar pelayanan minimal yang baru.

Selain itu agar riset ini dapat dilaksanakan perlu dibentuk sebuah Dewan Transportasi yang anggotanya merupakan masyarakat, namun memiliki kemampuan di bidang transportasi. Badan tersebutlah yang akan mengkaji serta menganalisis semua kegiatan yang terkait dengan transportasi. Unsur masyarakat yang dimaksudkan di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur perguruan tinggi yang terkait di bidang transportasi, unsur pakar transportasi, unsur pengguna jasa transportasi, unsur dinas perhubungan, unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur dari polda bali.

Forum tersebut berkaca pada keberhasilan Dewan Transportasi Kota Jakarta, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 2003 dan dikukuhkan oleh gubernur Jakarta sebagai forum konsultasi dan koordinasi masyarakat ke pemerintah daerah maupun provinsi di bidang transportasi.

Keterlibatan masyarakat dalam forum transportasi secara langsung tentu saja hasilnya akan lebih efisien. Dalam prosesnya akan tercipta ide-ide yang kreatif untuk sistem pelayanan sesuai dengan harapan dalam pengelolaan karena akan dirasakan sendiri dampak serta manfaatnya.

Dengan dibentuknya Dewan Transportasi Provinsi Bali (DTPB) merupakan langkah lanjutan pemerintah untuk mengembangkan layanan transportasi publik sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu sebagai forum konsultasi dan koordinasi masyarakat ke pemerintah serta sebagai lembaga pemberi saran terhadap Gubernur guna pengambilan kebijakan masalah transportasi di Bali.

Sistem pengelolaan forum ini tidak akan terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan, meskipun tetap pelaksanaannya bertanggung jawab terhadap pemerintah. Dikatakan publik transport yang baik bilamana mampu mengubah perilaku orang berpaling dari kendaraan pribadi.

Apakah pelaksanaannya akan berhasil? Maka dari itu perlu adanya langkah lanjutan pemerintah untuk mencoba mengembangkan forum-forum transportasi yang sudah ada di provinsi Bali lebih digalakan dan membentuk DTPB, sehingga masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang transportasi juga mampu memberikan kontribusi langsung untuk perkembangan transportasi Bali kedepan. Mari!

 

*Penulis Lulusan Magister Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB)

 

 

 

 

Comments

comments