Artikel | Ayo Kerja Bersama Jokowi

263
Ilustrasi.

Oleh : Rachmawati Pujiastuti

Info miring telah berkembang di berbagai media dalam menyambut 1 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, tepatnya 20 Oktobber 2015 ini. Info miring tersebut disinyalir dalam bentuk aksi massa secara besar-besaran guna menurunkan pemerintahan Jokowi-JK.

Direktur Politik Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro menyatakan, rencana aksi besar-besaran pada tanggal 20 Oktober 2015 di Gedung DPR dari berbagai kalangan mahasiswa dan aliansi rakyat untuk menuntut Jokowi-JK mundur, karena dianggap gagal total mengelola negara menjadi perhatian publik. Pasalnya, hal tersebut dinilai adalah batas kesabaran rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, 20 Oktober adalah 1 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, mungkin dengan aksi besar-besaran yang bertujuan mencabut mandat Jokowi-JK adalah hasil evaluasi rakyat atas kepemimpinan Jokowi-JK yang tak sesuai dengan janji dan dianggap banyak melanggar konstitusi,” tutur Virgandhi dalam rilisnya yang diterima Pribuminews.com Rabu, (30/9).

Terkait dengan hal itu, kiranya hal yang perlu di cermati adalah apakah dengan menurunkan pemerintahan saat ini dapat memastikan bahwa kehidupan bernegara mampu menjadi lebih baik dan bermartabat? Atau justru dapat menyebabkan kondisi negara menjadi semakin tidak stabil.

Kiranya kita perlu belajar banyak pada kondisi pasca Presiden Soeharto mengundurkan dari jabatannya. Pada saat itu, proses dan upaya untuk menstabilkan keadaan negara membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak cukup waktu 5 tahun untuk memperbaiki keadaan kembali normal. Mungkinkah dan siapkah kita akan kembali pada masa kelam dimana masalah stabilitas ekonomi, politik, sosial dan lainnya menjadi barang yang sangat mahal harganya.

Disadari bahwa dalam mengelola pemerintahan saat ini, Jokowi-JK mengalami beberapa hambatan yang membutuhkan perhatian serius. Namun, menghadapi hal itu solusinya tentu bukanlah lari dari masalah, baik dalam bentuk mengundurkan diri dari jabatan atau diberhentikan secara paksa. Tantangan, hambatan dan rintangan tersebut justru sebaliknya, harus dihadapi secara profesional.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat tentu perlu memperhatikan secara seksama, apakah sebenarnya Jokowi-JK diam saja terhadap kondisi masyarakat saat ini. Apakah selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah tidak bertindak untuk memperjuangkan dan memperbaiki kondisi masyarakat.

Setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tentu tidah harus di ekspos secara berlebihan oleh media. Bekerja tentu tidak perlu dilihat namun harus dirasakan. Hal yang harus di ingat dan diperhatikan secara mendalam adalah jangan sampai masyarakat terperdaya oleh oknum yang sengaja memperkeruh suasana agar masyarakat menganggap pemerintah tidak bekerja guna mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk itu, biarkan dahulu pemerintahan yang saat ini berjalan untuk bekerja keras memperbaiki kondisi rakyat. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan diharapkan tidak terpancing oleh tindakan oknum tertentu yang justru merasa senang jika melihat Indonesia dalam keadaan tidak stabil. Dengan keadaan tidak stabil inilah keuntungan dan kepentingan mereka terpenuhi.

Dalam pandangan dan kondisi ini, tugas rakyat Indonesia tentu sebaiknya dan seharusnya adalah mendukung penuh kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berikan dukungan semampu kita untuk membantu pemerintah memperbaiki kondisi bangsa. Biarkan pemerintah kerja, kerja dan kerja agar kondisi masyarakat membaik, bukan justru terjerumus oleh maa lalu yang akan menyebabkan keadaan negara menjadi semakin tidak stabil. Dengan demikian, pemerintah dapat bekerja secara nyaman dan imbasnya tentu, proses perbaikan bangsa dapat berjalan maksimal.

Rachmawati Pujiastuti : Penulis adalah pemerhati masalah sosial, aktif pada Kajian Pembangunan Semesta.

Comments

comments