Arjaya Tawarkan Solusi bagi Masyarakat Sumber Kelampok

65

Made Arjaya saat diwawancara seusai simakrama (foto-adit)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Permasalahan Desa Sumber Kelampok, menurut Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya saat diwawancarai seusai acara simakarama Gubernur dengan Mahasiswa se-Bali Minggu 10 November 2013 di Gedung Wiswa Sabha mengatakan bahwa anggota dewan sudah mengandakan beberaapa kali pertemuan pada pihak eksekutif.

Arjaya yang turun langsung menemui masyarakat desa Sumber Kelampok mengatakan permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan BPN dan menanyankan sejarah dari  persoalan ini. Kalau tanah aset tersebut milik pemerintah provinsi Bali, maka boleh diberikan kepada masyarakat masyarakat. Tetapi seberapa banyak yang bisa diberikan, itu pertanyaan selanjutnya.

Ia mengatakan masalah ini harus dibahas di Pansus dan dibahas secara inten yaitu bagaimana caranya tanah yang ditempati ini bisa diberikan kepada masyarakat. “Tetapi yang sudah ditempati bukan termasuk perkebunan yang menjadi hak milik,” paparnya.

Karena mereka sudah didifinisikan menjadi desa. Masalah perkebunan itu ialah harus dibuat ijin menggarap. Yaitu menggarap aset yang dimiliki pemerintah provinsi Bali. “Kita berbicara tentang aset yang dimiliki provinsi Bali bukan bicara hutannya. Bukan berbicara tanah Darma Jatinya tetapi kita berbicara tentang aset yang sudah tercatat menjadi milik provinsi Bali,” jelas Arjaya.

Arjaya mengatakan pemerintah sangat memikirkan masyarakat yang ada di sumber kelampok. Yaitu mereka harus memiliki tempat tinggal karena mereka sudah didifinitifkan menjadi Desa. Karena mereka bermata pencarian petani  tentu mereka harus memiliki lahan pertanian. “Lahan pertanian kan tidak harus dimiliki kan, bisa menggarap toh walaupun saat ini milik pemprov kita memberikan mereka untuk menempati dan menggarap,” tegas calon DPD RI Dapil Bali ini.

Masalah ini masih berjalan dan akan dibahas di dewan lewat pansus yang akan dibentuk. “apa yang diinginkan masyarakat disana dan akan di koordinasikan ke eksekutif dan akan mencari solusi yang terbaik,” tambahnya. Ia mengatakan ini bukan keputusan, tetapi solusi yang ditawarkan untuk lebih awal biar tidak menimbulkan kontradiktif 180 derajat.

“Solusi yang ditawarkan adalah tanah 4 are yang sudah ditempati masyarakat perkeluarga itu akan diberikan hak milik, karena mereka sudah didivinitifkan menjadi suatu Desa. “

Arjaya menjelaskan ini merupakan kesalahan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, Kabupaten sampai ke tingkat desa.” Kenapa yang mereka belum mempunyai tanah sudah didifinitifkan menjadi Desa dan kita akui hal ini adalah kesalahan dari pemerintah sebelumnya.”

Selanjutnya Ia menyampaikan persyaratan suatu wilayah menjadi Desa adalah harus memiliki struktur, masyarakatnya, dan kemudian harus ada tanahnya. “Nah ini tanahnya milik pemerintah, bukan milik masyarakat tetapi hanya menjadi penggarap dan ini berada di satu desa,” paparnya.

“Jadi solusi yang ditawarkan adalah  memberikan tanah yang sudah ditempati menjadi rumah mereka dan perkebunan mereka tetap menjadi aset provinsi Bali. Kemudian diberikan pada masyarakat untuk menjadi hak pengolahan, pemanfaatan dan penggarapnya,” kata Arjaya.

Arjaya menginginkan permasalahn ini segera selesai dengan cepat dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten terkait. Ia mengatakan hal kenapa hal ini mencuat karena adanya rekomendasi dari DPRD setempat dan Bupatinya untuk mengurus tanah tersebut menjadi hak milik. “Seharusnya sebelum mereka memberikan rekomendasi itu, mereka harus sadar bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Bali dan sebenarnya harus ada rekomendasi dari Gubernur,” Tutupnya.

Soal Rekomendasi kata Arjaya, masih akan di cek apakah benar adanya surat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten tersebut atau bagaimana. (SB-Putra)

 

Comments

comments

Comments are closed.