Menko Kesra RI Tinjau BPJS di Bali

62

Agung Laksono saat meninjau Operasionalisasi BPJS Kesehatan KC Denpasar (foto-lika)

SULUHBALI.CO,Denpasar – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan menyambut hangat kedatangan Menko Kesra RI, dr. H.R. Agung Laksono yang hadir dalam rangka Peninjauan Operasionalisasi BPJS Kesehatan KC Denpasar, yang saat itu juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM dan Kepala Devisi Regional X1 PT ASKES Bali Dr. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, MM, AAK. Denpasar, Jumat (3/01).

Kehadiran H.R. Agung Laksono bertujuan untuk melihat proses pendaftaran sampai dengan pembayaran hingga penyerahan kartu BPJS kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Menko Kesra RI, dr. H.R. Agung Laksono menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu program penting, dimana penjelasan awal dari pendaftaran BPJS harus disosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

“Hal tersebut harus banyak mendapat dukungan bantuan terutama dari pemerintah daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Agung Laksono.

Ia menjelaskan banyaknya jumlah masyarakat yang telah tercover jaminan kesehatan dari awal mencapai sekitar 121,7 juta jiwa dan masih ada sekitar 120 juta jiwa yang belum tercover.

Lebih lanjut Ia menjelaskan juga mengenai APBN yang dialokasikan untuk proses pembayaran, “Dimana yang tidak mampu akan dibayarkan lebih dan yang mampu bayar sendiri,” jelasnya.

suluhbalitv – gustiar

Agung Laksono menambahkan dari masyarakat yang tidak mampu telah tercover sejumlah 86,4 juta jiwa yang awalnya ditanggung oleh Jamkesmas, namun sekarang telah ditransformasi menjadi peserta BPJS Kesehatan dan dibiayai oleh Pemerintah sebesar Rp.19.025 per orang per bulan yang totalnya hampir mencapai Rp.20 triliun yang diperuntukan membayar premi iurannya.

Perputaran uang untuk BPJS diperkirakan 80 sampai 100 triliun seluruh Indonesia, “Jadi bisa dilihat jaminan kesehatan di Indonesia lebih besar dari pada di Amerika karena Indonesia menanggung 120 juta orang dan Amerika hanya 43 juta orang dan kita mengelola yang miskin, menengah dan yang mampu namun Amerika hanya menanggung yang kurang mampu saja,” jelasnya.

Selain mengalokasikan dana untuk biaya iuran yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan, APBN juga dialokasikan untuk infrastruktur kesehatan rumah sakit, seperti perlengkapan alat kesehatan Rumah Sakit, dan Sumber Daya Manusia, seperti mencetak dokter umum, spesialis, paramedis dan lain-lain, karena itu semua butuh biaya.

Ia juga mengatakan sebagai masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak selalu harus langsung kerumah sakit, dikarenakan di Puskesmas ataupun Praktek Dokter masih bisa menyediakan perawatan yang baik, kecuali ada rujukan untuk ke Rumah sakit karena sudah parah, dikarenakan hal ini sudah ada tingkatan-tingkatannya.

“Seberapa besar rumah sakit tidak akan bisa melayani masyarakat dengan baik, jika sedikit-sedikit sakit sudah dibawa ke rumah sakit dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari pada pihak rumah sakit,” tegasnya.

Agung Laksono sangat mengharapkan dengan adanya BPJS ini keluhan tidak mendapat pelayanan yang baik dari keluarga kurang mampu dapat teratasi, dan Ia juga mengatakan sangat luar biasa karena hampir 40% atau hampir 100 juta jiwa masyarakat Indonesia yang tercover Jaminan Kesehatan dari pemerintah.

Ia menambahkan suksesnya sosialisasi terhadap penggunaan BPJS tak hanya tergantung pada petugas dari BPJS itu sendiri, melainkan dari media dan terutama Telkom yang akan mengatur bagaimana cara link ini terkoneksikan.

“Disini BPJS tak hanya melayani masyarakat yang kurang mampu tetapi juga melayani mereka yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal ini, kita selalu menghargai,” pungkasnya. (SB-Lika)

Comments

comments

Comments are closed.