Pemegang SITU RSU Manuaba Ida Bagus Fajar Manuaba diapit kuasa hukumnya, Gusti Ngurah Artana, SH dan Wayan Mudita, SH menunjukan surat jawaban dari Menkumhan terkait badan hukum yayasan. (foto wan).

SULUH BALI, Denpasar — Pemegang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Rumah Sakit Manuaba, Dr.dr.I.B.G. Fajar Manuaba.Sp.Og.MARS menyatakan adanya sejumlah surat yang beredar di tengah masyarakat yang mengatasnamakan Yayasan Keluarga Manuaba (YKM) telah merugikan citra rumah sakit yang berada di jalan Cokroaminoto 28, Denpasar tersebut.

Hal ini dinyatakan pria yang biasa dipanggil Gus Fajar didampingi pengacaranya Wayan Mudita, SH dan Gusti Ngurah Artana, SH di Denpasar, Kamis (8/2/2018).

“Sebagai ketua Dewan Pembina YKM, setahu saya yang disahkan sebagai badan hukum berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM adalah dengan nomor AHU-0003396.AH.01.04 tahun 2015 tertanggal 6 Maret 2015.

“Dalam surat suratnya justru mencantumkan Badan Hukum YKM adalah AHU-0005024.AH.01.12. tahun 2017 dan mencantumkan nama Ida Bagus Udayana, sebagai Ketua YKM. Yang jadi pertanyaan saya, Ini Udayana siapa? Tidak pernah ada dalam akta yayasan dan tidak pernah berkeringat di RS Manuaba.” Selain merugikan secara moril, tindakan Udayana dinilai Gus Fajar telah merugikan RSU Manuaba secara materiil, karena surat itu digunakan untuk mengumpulkan uang dari rekanan RSU manuaba.

Menurut Gus Fajar setelah bersurat ke Menkumham tanggal 6 Oktober 2017 menanyakan perihal adanya badan hukum baru dari yang mengatasnamakan YKM.

Telah diterima jawaban dari Menkunham yang ditandatangani Kasubdit Badan Hukum Maftuh SH atas nama Direktur Perdata, nomor AHU.2.UM.01.01-241. Bahwa yang diakui sebagai Badan Hukum YKM adalah AHU-0003396.AH.01.04 tahun 2015 tertanggal 6 Maret 2015 yang dibuat notaris Ny.Hj.Sri Subekti di Denpasar.

Selanjutnya disebut YKM melakukan perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas berdasarkan akta No.02 tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Ny.Hj.Sri Subekti, SH di Denpasar dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data YKM nomor : AHU-AH.01.06-0000753 tanggal 3 Maret 2017.

Jadi terkait adanya nomor AHU-0005024.AH.01.12. Tanggal 3 Maret tahun 2017 yang dicantum oknum yang mengaku ketua YKM pada suratnya, ternyata menurut penjelasan pihak Menkumham itu adalah nomor urut registrasi pencatatan dalam database untuk setiap transaksi mengenai data-data yang disampaikan oleh pemohon (notaris) yang dimuat dalam Daftar Yayasan dan bukan merupakan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan.

“Nah artinya, yang dicantumkan sebagai badan hukum adalah bukan badan hukum sesungguhnya. Artinya, apa yang dilakukan Ida Bagus Udayana adalah telah mengeluarkan surat palsu dengan mengatasnamakan YKM.”

Selain itu, persoalan adanya akta perubahan YKM menurut Gus Fajar masih bermasalah, karena dirinya selaku pendiri dan pembina tidak pernah dimintai ijin pencantuman namanya dalam akta perubahan. Karena itu ia menggugat keberadaan akta perubahaan itu.”

Karena ditakutkan akan merugikan tidak saja RSU Manuaba, juga rekanan yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik, maka selaku pendiri YKM, Gus Fajar meminta pemblokiran YKM ke Menkumham.  Dan permintaan ini sudah dikabulkan sehingga YKM tidak lagi eksis di website Ditjen AHU Kemenkumham, “Itu artinya, YKM, tidak lagi punya Badan Hukum dan tidak lagi bisa beroperasi dengan sah.”

 

Pelayanan RSU Manuaba Normal

Terkait pelayanan kesehatan di RSU Manuaba, Gus Fajar menjelaskan selaku pemegang SITU sudah berkoordinasi dengan Walikota Denpasar, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Denpasar, terkait dengan permasalah yang sedang dihadapi RSU Manuaba, “Kami sama-sama berkomitmen menjaga proses pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan RSU Manuaba tetap normal dan dalam koridor profesionalitas. Dan sampai saat ini, semua ada dalam kendali saya, selaku wakil dari pendiri dan pemilik RSU Manuaba yaitu Prof.dr.Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG.”

Sementara itu Menurut pengacara Wayan Mudita SH, kliennya sudah pasti punya standing hukum yang memadai sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri nomor 28 tahun 2016 tentang tata cara Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, sehingga Menkumham mengabulkan permintaan blokir tersebut.

“Yang dipenuhi oleh klien saya setelah bertanya ke Menkumham adalah melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2017 dengan nomor 1100/pdt G/2017/PN DPS. (SB-wan).

 

 

 

 

 

Comments

comments