Ada Upacara Hindu Berpotensi Munculkan Kasus Hukum

3273
Prof. Dr. Wayan P. Windia dan Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si saat acara Focus Group Discussion (FGD) Membahas Buku Panduan Rohaniawan Hindu dan Prajuru Desa Pakraman di Kantor PHDI Bali. |foto-skb|

SULUH BALI, Denpasar – Beberapa pelaksanaan upacara agama Hindu di Bali berpotensi munculkan kasus hukum yang dapat mengenai rohaniawan Hindu seperti pandita, pinandita dan pemangku serta prajuru desa pakraman.

Di Bali bahkan saat ini hampir banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan sesana yang berpotensi hukum, baik oleh rohaniawan maupun prajuru desa.

“Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam mejalankan sesananya. Banyak juga kurang waspada dalam melaksanakan sesananya,” ungkap Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si pada acara Focus Group Discussion (FGD) Membahas Buku Panduan Rohaniawan Hindu dan Prajuru Desa Pakraman di Kantor PHDI Bali, Kamis (17/3/2016).

Menurut Prof. Sudiana upacara-upacara yang yang berpotensi hukum diantaranya masalah perkawinan, perceraian, upacara pengangkatan anak, upacara ngeruak karang, upacara sumpah cor, upacara mengening-ngening atau medewa saksi, upacara pengukuhan sentana rajeg.

Terkait dengan Saksi, disebutkan ada tiga sanksi yang akan menanti ketika potensi hukum ini telah muncul yakni sanksi norma, awig-awig dan hukum pidana tergantung berat pelanggaran yang dilakukan.

“Sanksi tergantung pelanggaran, misalnya kecil prascitya, kalau pidana medewa saksi mengening-ngening, kalau berkaitan dengan pidana murni maka yang bersangkutan akan kena hukum pidana,” jelas Prof. Sudiana.

Mengingat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pandita, pinandita, pemangku yang berkaitan masalah agama dan berpotensi hukum sehingga PHDI menyusun sebuah buku panduan bagi rohaniawan dan prajuru desa pakraman terkait dengan masalah hukum, “terkait masalah-masalah itu maka buku ini sangat penting untuk disebarkan kemudian dibaca oleh rohaniawan dan prajuru desa pakraman,” ujarnya.

Guru besar hukum adat Bali Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Wayan P. Windia mengatakan buku panduan tentang hukum kepada rohaniawan dan prajuru desa adat sangat penting untuk sebagai tuntunan agar para pemuka agama dan adat bisa terhindar dari kasus hukum.

“Kehadiran buku ini nantinya diharapkan dapat menuntun rohaniawan Hindu dan prajuru desa pakraman, dalam menjalankan swadharmanya masing-masing, baik dalam memimpin dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara tertentu,” ujarnya. Ia juga menambahkan kehadiran buku ini juga mampu mencegah potensi kasus hukum yabg terjadi “Buku ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kasus-kasus hukum yang mengenai rohaniawan Hindu maupun prajuru desa pakraman,” imbuhnya.

Adapun buku panduan yang akan diterbitkan oleh PHDI Bali berjudul “Hukum Rohaniawan Hindu: Pengetahuan Dasar Hukum bagi Rohaniawan Hindu dan Prajuru Desa Pakraman di Bali”. Buku ini disusun oleh Prof. Dr. Gusti Ngurah Sudiana, M.Si dan Prof. Dr. Wayan P. Windia. (SB-Skb)

Comments

comments