11 Staf Kantor DPRD Bali Terindikasi Pemakai Sabu-Sabu

386
Ilustrasi.

SULUH BALI, Denpasar — Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Brigjen Pol Putu Gede Suastawa mengatakan 11 staf DPRD Bali yang telah menjalani tes urine terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

“Intinya positif 11 orang dulu, selanjutnya kami akan meng-assessment mereka dan melakukan pemeriksaan apakah mereka benar-benar korban atau penyalahguna awal ataukah terlibat sindikat,” kata Suastawa, di Denpasar, Selasa (10/11/2015).

Sebelumnya pihak BNNP Bali pada Senin (9/11) telah melaksanakan tes urine di Sekretariat DPRD Bali. Saat itu yang diambil sampel urine-nya adalah 161 staf dan pegawai Sekretariat DPRD Bali. Selain itu, dari 55 anggota DPRD Bali, baru lima orang yang diambil sampel urinenya.

Menurut dia, jika ada yang positif narkoba tentu akan direhabilitasi. Tetapi, sebelum direhabilitasi akan diadakan “assessment” dulu untuk menentukan mereka terlibat sindikat ataukah murni menjadi korban.

“Sedangkan untuk lima anggota Dewan itu hasilnya negatif. Sisanya (50 anggota-red), kami akan bersurat dulu untuk melakukan tes urine lagi,” ujar Suastawa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi terkait hasil tes urine para staf Sekretariat DPRD Bali.

Mekanisme pelaporannya, ucap dia, dari BNNP Bali ke Sekretaris Dewan, lalu dilapokran pada Gubernur dengan tembusan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Menurut Rochineng, jika ternyata ada pegawai yang benar-benar positif narkoba, maka pihak yang berwajib yang berwenang untuk menangani terlebih dahulu.

“Secara internal, kami akan melakukan pemantauan terhadap hasil ini. Kalau memang betul, tindakan hukumnya akan ada dari pihak yang berwajib,” ujarnya.

Pihaknya baru bisa mengambil tindakan hukum kepegawaian setelah pihak berwajib bisa membuktikan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana.

“Dalam peraturan, tidak masuk kerja dalam 45 hari saja sudah bisa diberhentikan. Apalagi kalau ini sampai dipenjara. Di samping itu, tindakan melawan hukum memang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara,” ujar Rochineng.

Rochineng menyambut positif tes urine yang telah digelar oleh BNNP Bali, apalagi memang sebelumnya telah ada MoU antara pihaknya dengan BNN Provinsi Bali.

“Dengan waktu tes yang tidak diberitahukan sebelumnya, itu bagus dan hasilnya betul-betul riil tidak ada rekayasa,” kata Rochineng. (SB-ant)

Comments

comments